There is something unsettling about living in the same country but experiencing it in completely different ways.
Berita kebakaran hutan berlalu lalang di timeline. Namun, bagi sebagian orang, mungkin berita tersebut hanyalah berita sekilas yang bisa dilewatkan begitu saja. Terlihat jelas asap mengepul dan bara api menyelimuti birunya langit menjadi jingga pekat di dalam banyaknya video yang beredar. Video-video tersebut bisa dengan mudahnya dilewatkan dan segala perhatian berpindah ke isu lain. But on the other side, there are people who cannot simply scroll past it. They have to breathe the smoke, worry about their health, and figure out how to get through another day.
Bukan karena semua orang harus merasakan penderitaan yang sama untuk bisa peduli, melainkan bahwa ada orang-orang di sana yang terus menanggung akibat dari sebuah masalah. Di sisi lain, mereka yang memiliki kuasa untuk menanganinya justru harus ditagih peranggungjawabannya.
Semua orang bisa berbicara tentang kebakaran hutan sebagai bencana alam. Semua orang bisa berbicara tentang cuaca ekstrem sebagai penyebabnya. Dan semua orang bisa berbicara bagaimana sulitnya memadamkan api di ladang gambut. Semua hal tersebut sudah menjadi bagian dari permasalahan. But a crisis is not only about what happens. It’s about how we respond to it and who is held accountable when people are left to suffer.
Ketika hutan terbakar dan kabut asap menyelimuti permukiman, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan berjuang sendiri untuk sekadar menghirup udara layak. Di manakah udara segar gratis dan layak itu hadir? Bukankah itu kewajiban para pengelola pajak yang menjadi hak semua rakyat? Ketika dampaknya merembet hingga sekolah harus ditutup dan kesehatan warga terancam, apakah semua itu harus dijawab dengan imbauan untuk berhati-hati? Tidakkah wajar apabila kitabertanya seminimal mungkin mengenai perlindungan dan tuntutan untuk mengembalikan hak mereka yang paling terdampak.
After all, protecting people is not a favor from the government. It is part of its responsibility.
We may live under the same government, but we do not always experience the consequences of its decisions in the same way. Kembali lagi, ketika kita membicarakan kebijakan publik, hal yang harus dipertanyakan adalah bagaimana kebijakannya direncanakan atau dijanjikan. Dan hal yang paling penting perlu dilihat siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya, siapa yang akan menanggung risikonya, dan siapa yang selama ini suaranya belum cukup didengar.
Mungkin asapnya belum sampai ke depan pintu istana.
Padahal, bukan semata-mata karena asapnya masih jauh dari pusat kekuasaan, melainkan penderitaannya baru akan dianggap mendesak ketika ia sudah cukup dekat dengan mereka yang punya kuasa untuk mengubah keadaan.
Ironisnya, warga dibiarkan jatuh sakit terlebih dahulu di bawah langit jingga pekat itu agar keselamatannya diperhatikan. Hingga seribu haknya dirampas apakah masalah tersebut akan dianggap serius? And people should not have to make their suffering impossible to ignore before anyone takes responsibility.
Mungkin kita memang tidak bisa mengalami Indonesia dengan cara yang sama. Kita tidak tinggal di lingkungan yang sama, tidak memiliki akses yang sama, dan tidak selalu berhadapan dengan persoalan yang sama. But that difference should never become an excuse for some people to be left behind.
Karena sebuah negara bukan hanya tentang siapa yang tinggal di dalamnya, seberapa kaya sumber daya yang dimilikinya, atau seberapa banyak janji yang disampaikan atas nama rakyatnya. It is also about how it treats the people who have the least power to protect themselves.
Ditulis oleh Naura Filzah Hanani
Diedit oleh Diandra Wafiyatunnisa
Didesain oleh Laya Nasywa Az Zahra
